FaktaNow.com, Banjarbaru – Polres Banjarbaru menerima tambahan 125 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) untuk memperkuat pengamanan selama tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah kota. Apel penerimaan berlangsung di halaman Mapolres Banjarbaru, Kamis (18/4/2025), dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Letjon Simanjorang.
Kabag OPS Polres Banjarbaru, Kompol Indra Agung Perdana Putra, turut hadir dalam apel bersama para pejabat utama Polres. Tambahan personel ini terdiri dari 60 anggota Brimob, 60 anggota Samapta Polda Kalsel, dan lima personel dari Biddokkes Polda. Mereka akan bertugas hingga 21 April 2025.
“Fokus utama pengamanan adalah pada lokasi-lokasi strategis seperti pondok pesantren, panti sosial, hingga Lapas Banjarbaru. Selain itu, seluruh titik rawan juga akan menjadi prioritas patroli intensif,” ujar Kompol Indra.
Tak hanya menyasar area umum, kekuatan pengamanan juga dipusatkan di titik krusial pelaksanaan PSU, termasuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan gudang logistik pemilu.
Guna mendukung mobilitas personel di lapangan, Polres Banjarbaru telah menyiapkan perlengkapan lengkap seperti kendaraan roda dua, mobil patroli, dan peralatan taktis lainnya.
“Kami pastikan tidak ada satu titik pun yang luput dari pantauan. Semua harus termonitor penuh selama masa PSU,” tegas Indra.
Di luar 125 personel BKO tersebut, sebanyak 845 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya juga dikerahkan untuk mengamankan 403 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Banjarbaru.
Sistem pengamanan dibagi menjadi tiga pola, yakni pengamanan statis di TPS, semi-statis di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Polsek, serta patroli mobile yang dikendalikan langsung oleh Polres Banjarbaru.
Tiga kecamatan besar yang berada dalam yurisdiksi hukum Polres Banjarbaru menjadi prioritas utama pengawasan oleh tim gabungan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari antisipasi dini terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PSU.
Kompol Indra menegaskan, seluruh tahapan PSU akan terus dipantau secara intensif, mulai dari distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara.
