FaktaNow.com, Banjarbaru – Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyerap langsung aspirasi para mahasiswa dari Aliansi BEM se-Kalsel yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Jumat (2/5/2025) siang. Aksi damai yang berlangsung diwarnai dengan teatrikal dan orasi itu menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan kepala daerah.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan membentangkan spanduk dan menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kondisi pendidikan di daerah. Gubernur H. Muhidin turun langsung dari tangga kantor gubernur, didampingi Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X. Febry Aceng Loda serta sejumlah pejabat SOPD Pemprov Kalsel untuk menemui para mahasiswa.
Aksi dimulai dengan atraksi puisi teatrikal yang menggambarkan potret buram pendidikan. Gubernur Muhidin menyimak dengan tenang dan mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Dalam dialog terbuka itu, Gubernur Muhidin menanggapi lima tuntutan mahasiswa. Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau daerah-daerah tertinggal, termasuk dua sekolah yang disebut masih kurang terjangkau, yakni SMA Paringin di Kabupaten Balangan dan SMA Sapala di Kecamatan Paminggir, Hulu Sungai Utara.
Soal kesejahteraan tenaga pendidik, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel telah mengupayakan pengangkatan guru melalui skema PPPK, masing-masing untuk SMK sebanyak 860 orang, SMA 1.030 orang, dan SLB 251 orang. Selain itu, tunjangan bagi guru juga telah ditingkatkan untuk menambah kesejahteraan mereka.
Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi. Ia menyebut bahwa laporan dari mahasiswa terkait kekurangan sarana akan segera ditindaklanjuti.
Mengenai program makan gratis yang turut menjadi tuntutan, Muhidin menyebut bahwa program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, Pemprov Kalsel tetap memanfaatkan alokasi anggaran pendidikan yang telah meningkat menjadi sekitar Rp2 triliun untuk mendukung sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Terkait perguruan tinggi, Muhidin menyampaikan bahwa akreditasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kini telah meningkat menjadi predikat unggul. Ia menekankan bahwa kekurangan di tingkat dosen tidak semestinya membebani institusi pendidikan secara keseluruhan.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Ahmad Ryan Tryantama, dalam orasinya menyoroti kebijakan pendidikan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat bawah. Ia mengkritik ketimpangan dalam akses pendidikan, kesejahteraan guru, serta kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat miskin.
Menurut Ryan, pemerintah perlu lebih fokus pada solusi konkret untuk masyarakat, bukan hanya efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan.
Aksi damai tersebut ditutup dengan penandatanganan surat perjanjian antara Gubernur H. Muhidin dan perwakilan mahasiswa, sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Banua.
